Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Mengunakan Aplikasi Ojek Berbasis Online

SISTEM PELAKSANAAN DISKRESI SECARA HUKUM OLEH KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PEMOLISIAN YANG DEMOKRATIS

1-11

OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN HAKIM MENUJU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BERINTEGRITAS DAN BERMARTABAT

12-24

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK DI ATAS TANAH FASILITAS UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO.20/PDT.G/2013/PN-SBG)

25-34

IMPLEMENTASI BUKU III KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, DENGAN AGEN BRILINK. (STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, UNIT STABAT)

35-47

PELAKSANAAN PEMOTRETAN DIRI SESEORANG TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (STUDI PUTUSAN MA NO. 262.K.PDT.SUS/HKI/2016)

48-57

Hukum Kesehatan PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MALAPRAKTEK MELALUI HARMONISASI REGULASI ANTI MALPRAKTEK

58-71

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL TERHADAP ILLEGAL FISHING

72-81

PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019)

82-88

TINJAUAN YURIDIS BUY BACK GUARANTEE SEBAGAI ALTERNATIF TERHADAP PENYELESAIAN DEBITUR BERMASALAH ATAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI PADA BANK (STUDI PADA BANK DI SUMATERA UTARA)

89-107

TANGGUNGJAWAB HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA SECARA PERDATA

108-117