Ilmu Hukum Prima (IHP) http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP jurnal.unprimdn.ac.id en-US Ilmu Hukum Prima (IHP) 2088-5288 BATASAN DAN UKURAN ISTITHA’AHH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/926 <p><strong>&nbsp;&nbsp; BATASAN DAN </strong><strong>UKURAN ISTITHA’AH</strong><strong>H</strong><strong> DALAM BERHAJI MENURUT </strong><strong>HUKUM </strong><strong>FIQH KONTEMPORER</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Oleh Said Rizal</strong></p> <p><strong>Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia</strong></p> <p><strong>Jalan Skip, Simpang Sikmabing, Medan, Sumatera Utara</strong></p> <p><strong>Email : saidrizal@unprimdn.ac.id</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Hajj is a worship that is meant for every Muslim, both men and women with certain conditions. One of these conditions is istitha’ah (able). Istitha'h is the ability to carry out the hajjis in terms of physical health and supplies sufficient to depart and return, as well as supportive security during the pilgrimage and implementation. This discussion aims to determine the boundaries of istitha’ah in the Hajj according to contemporary fiqh. To obtain data in this discussion, a literature study was carried out, namely by studying the Al-Quran, Al-Hadith and fiqh books relating to the chapter of the pilgrimage and other books that are related to the problems in this study. From the results of the discussion it can be seen that, someone who has a healthy body, able to hajj.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Keywords: Hajj, Law, Fiqh, Istitha'h, boundary</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Intisari</strong></p> <p>Ibadah haji merupakan ibadah yang difardhukan bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu dari syarat-syarat tersebut adalah <em>istitha’ah</em> (mampu). <em>Istitha’h</em> adalah kemampuan untuk melaksanakan haji yang dilihat dari segi kesehatan fisik dan perbekalan yang cukup untuk berangkat dan kembalinya, serta keamanan yang mendukung selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui batasan <em>istitha’ah</em> dalam berhaji menurut fiqh kontemporer. Untuk memperoleh data dalam pembahasan ini, maka dilakukan kajian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Al-Quran, Al-Hadis dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan bab haji serta buku-buku lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa, seseorang yang mempunyai sehat badan, sanggup berhaji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Said Rizal Yusriando Yusriando Copyright (c) 2020 Ilmu Hukum Prima(IHP) 2020-10-03 2020-10-03 3 1 10.34012/jihap.v3i1.926 KRITERIA ISTITHA’AH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/927 <p><strong>&nbsp;&nbsp; </strong><strong>KRITERIA</strong> <strong>ISTITHA’A</strong><strong>H</strong><strong> DALAM BERHAJI MENURUT </strong><strong>HUKUM </strong><strong>FIQH KONTEMPORER</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Oleh Said Rizal</strong></p> <p><strong>Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia</strong></p> <p><strong>Jalan Skip, Simpang Sikmabing, Medan, Sumatera Utara</strong></p> <p><strong>Email : saidrizal@unprimdn.ac.id</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Hajj is a Worship by going to Baitullah in Mecca and Medina to carry out ritual worship according to the procedures governed by Islamic law. The command to perform the pilgrimage has been stated in the Qur'an and the Hadith. The order is addressed to Muslims who have met the criteria of istitha'ah (able), both in terms of physical-spiritual and cost. In this sophisticated era, the desire of the people in carrying out the pilgrimage is very high. Istitha'h is the ability to perform Hajj in terms of physical health and supplies sufficient to depart and return, as well as supportive security during the Hajj journey and implementation. This discussion aims to determine the boundaries of istitha'a in the Hajj according to contemporary fiqh. To obtain data in this discussion, a literature study was carried out, namely by studying the Al-Quran, Al-Hadith and fiqh books relating to the chapter of the pilgrimage and other books that are related to the problems in this study. From the results of the discussion it can be seen that, someone who has a healthy body, able to hajj.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Intisari</strong></p> <p>Haji adalah Ibadah dengan pergi ke Baitullah di Mekkah dan Madinah untuk melaksanakan ritual peribadatan sesuai dengan tata cara yang diatur oleh syariat Islam. Perintah melaksanakan ibadah haji telah tertuang di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang Islam yang telah memenuhi kriteria <em>istitha’ah</em> (mampu), baik dari segi jasmani-rohani maupun biaya. Era yang serba canggih ini, keinginan masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji sangatlah tinggi. <em>Istitha’h</em> adalah kemampuan untuk melaksanakan haji yang dilihat dari segi kesehatan fisik dan perbekalan yang cukup untuk berangkat dan kembalinya, serta keamanan yang mendukung selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui batasan <em>istitha’a</em> dalam berhaji menurut fiqh kontemporer. Untuk memperoleh data dalam pembahasan ini, maka dilakukan kajian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Al-Quran, Al-Hadis dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan bab haji serta buku-buku lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa, seseorang yang mempunyai sehat badan, sanggup berhaji</p> Said Rizal Yusriando Yusriando Copyright (c) 2020 Ilmu Hukum Prima(IHP) 2020-10-03 2020-10-03 3 1 10.34012/jihap.v3i1.927 PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI DI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/928 <p><strong>PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA&nbsp; DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI</strong> <strong>DI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Said Rizal<sup>1</sup>, Mahyaya<sup>2</sup></strong></p> <p><strong>Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia<sup>1,</sup> </strong></p> <p><strong>Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Aceh</strong><strong><sup>2</sup></strong></p> <p><strong>Jalan Skip, Simpang Sikmabing, Medan, Sumatera Utara</strong></p> <p><strong>Email : saidrizal@unprimdn.ac.id</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>ABSTRAK</strong></p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP, penegak hukum seperti Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim di tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi&nbsp; mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Terhadap anak, berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dalam prakteknya masih banyak&nbsp; kasus-kasus anak yang melakukan tindak pidana yang ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang pertimbangan Hakim untuk melakukan penahanan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum di tingkat Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan dampak penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana yang bermasalah dengan hukum. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelaahan kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal dan hasil-hasil penelitian, penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan imforman yang terkait dalam penanganan masalah anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian di Pengadilan Tinggi Banda Aceh menunjukkan, maka&nbsp; pertimbangan Hakim melakukan penahanan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu menimbulkan adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, dan kepentingan anak atau kepentingan masyarakat. Namun dampak penahanan, staf lembaga bantuan hukum dan Akademisi anak&nbsp; mengatakan, penahanan kepada anak pelanggar hukum berdampak buruk, anak akan mendapat ancaman kekerasan di tahanan baik oleh petugas atau tahanan lain. Si anak akan rentan terhadap pelecehan seksual oleh tahanan lain.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><em>ABSTRACT</em></p> <p><em>Based on the provisions of Article 1 number 21 of the Criminal Procedure Code, law enforcers such as Investigators, Public Prosecutors, or Judges at the District Court or High Court level have the authority to make detention, in terms of and according to the method regulated in this law. Against children, based on Article 16 paragraph (3) of Law Number 23 of 2002 concerning Protection of Children, arrest, detention, or a criminal offense for juvenile prisons is only carried out in accordance with applicable law and can only be done as a last resort. In practice there are still many cases of children who commit crimes held by the Banda Aceh High Court Judge. The purpose of writing this thesis is to explain the Judge's consideration to detain a child who is in trouble with the law at the Banda Aceh High Court level, and the impact of detention on a child who has a criminal offense who has problems with the law. The data in writing this thesis was obtained through a literature review by studying text books, legislation, journals and research results, field research by interviewing respondents and informants related to handling children's problems with children in conflict with the law. The results of the research in the Banda Aceh High Court showed that the Judges considered detaining children who had problems with the law, which caused the fear of a suspect or defendant fleeing, damaging or eliminating evidence or repeating a crime, and the interests of children or the interests of the community. However, the impact of detention, staff of legal aid agencies and child academics said that detention of lawbreakers had a bad impact, children would be threatened with violence in detention by officers or other detainees. The child will be vulnerable to sexual harassment by other prisoners.</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Said Rizal Mahyaya Mahyaya Yusriando Yusriando Copyright (c) 2020 Ilmu Hukum Prima(IHP) 2020-10-03 2020-10-03 3 1 10.34012/jihap.v3i1.928 Prinsip Notaris Dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/929 <p>Prinsip Notaris Dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang</p> <h2>Kartina Pakpahan, Maggie, Christian Agung Prawito, Wico Dwi Pratama</h2> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><em>Abstract</em></strong></p> <table> <tbody> <tr> <td width="132">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><br> Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia</p> <p>Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara<a href="mailto:%20maggielie52@gmail.com"> maggielie52@gmail.com</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Written statutory regulation has given a role to the Notary regarding to eradication of the criminal offence of money laundering. Basically the duties and obligations of a Notary are to make a deed in accordance with the statement made by the parties before the Notary based on what is seen and heard by the Notary. The Notary's capability in implementing its duty related to the truth statements of the parties and testimony of the truth of what is seen and heard by the Notary, it is only confined to the formal truth and not the material truth. Based on its capability, it is difficult for the Notary to seek for the material truths that can prove the existence of a criminal offense of money laundering. The Notary’s role in identifying the perpetrator of money laundry by the Notary as regulated in statutory regulation is still ineffective or not in line with expectations because the regulation has not gone well and cannot yet become an accurate indicator in identifying a crime at the early stage of the perpetrators of money laundering by the Notary. In the future, the Notary in carrying out its duties require an accurate indicator to be able to identify the perpetrators of money laundering crime optimally based on statutory regulations.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Intisari</h2> <table> <tbody> <tr> <td width="123">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peraturan perundang-undangan secara tertulis telah memberikan peranan terhadap Notaris dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya tugas dan kewajiban Notaris adalah membuat akta sesuai dengan pernyataaan para penghadap dihadapan Notaris atau membuat akta sesuai dengan yang dilihat dan didengar oleh Notaris. Kemampuan Notaris dalam menjalankan tugasnya atas kebenaran pernyataan para penghadap dan kebenaran apa yang dilihat serta didengar oleh Notaris tersebut hanya sampai kebenaran formil tidak sampai kebenaran materiil. Berdasarkan kemampuannya, sulit bagi Notaris untuk mencari kebenaran materiil yang membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang. Peran notaris dalam mengenali pelaku pencucian uang oleh Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masih belum efektif atau tidak sesuai dengan harapan karena peraturan tersebut belum berjalan dengan baik dan belum dapat menjadi indikator yang akurat dalam mengenali pelaku kejahatan pencucian uang oleh Notaris. Kedepannya, Notaris dalam menjalankan tugasnya membutuhkan suatu indikator yang akurat untuk dapat mengenali pelaku kejahatan pencucian uang secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan..</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>&nbsp;</em></p> Kartina Pakpahan Maggie Maggie Christian Agung Prawito Wico Dwi Pratama Copyright (c) 2020 Ilmu Hukum Prima(IHP) 2020-10-03 2020-10-03 3 1 10.34012/jihap.v3i1.929 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/935 <p><strong>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><a href="mailto:sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id">sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id</a></p> <p><a href="mailto:mazmursrumapea@unprimdn.ac.id">mazmursrumapea@unprimdn.ac.id</a></p> <p><strong>Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia</strong></p> <p><strong>Jl. Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara, 20112</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p><strong><em>Abstract</em></strong></p> <p>Hospital is an institution that provides comprehensive health services that are preventive, promotive, curative and rehabilitative for the general public as stipulated in Article 1 paragraph (3) of Law Number 44 Year 2009 concerning Hospitals, which says "Comprehensive health services including promotive health services , preventive, curative, and rehabilitative services In addition, hospitals are institutions that are capital, technology and human resource intensive, so that they have the potential to cause problems both internal and external.The hospital was previously considered a social institution that provides medical assistance to the public, but At present the position of the hospital has undergone a change, which has shaped a social institution into an institution in the form of a corporation established under the law that has rights and obligations as a legal entity that leads to a dominant profit - the search for health services. in the present, in the case of k In hospitals, patients file a doctor's case, especially criminal law, and never ask the hospital for responsibility for corporate crime that its establishment has a legal entity (rechts persoon). That the authors are interested in reviewing whether a hospital as a corporation can be held liable for criminal liability.</p> <p>This study aims (1) To find out the sanctions imposed on hospitals for criminal acts of counterfeiting the amount of money bills to the Social Security Organizing Agency (BPJS) (2) To determine the responsibility of hospitals for criminal acts of counterfeiting the amount of money bills to the Social Security Administering Board (BPJS). The method used in this research is analytical descriptive using a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used are (1) primary data in the form of interviews with Sari Mutiara Hospital, (2) secondary data through a literature study on various laws and regulations / books / journals to obtain expert opinions. The results of this study are expected to be published through (1) scientific articles in the Accredited National Journal and (2) teaching materials in Criminal Law courses at the Faculty of Law, University of Prima Indonesia. The results of this study indicate that hospitals are criminally responsible because hospitals as corporations are legal entities (rechts persoon) that have rights and obligations.</p> <p>Through this publication it is hoped that sanctions and accountability by hospitals for falsification of the amount of bills given to BPJS are clearer so that they do not incur losses in large costs that must be borne by the state.</p> <p><strong>Keywords: Criminal Liability, Hospital, Counterfeiting</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Intisari</strong></p> <p>Rumah sakit adalah lembaga yang menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif di preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif untuk masyarakat pada umumnya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yang mengatakan "Kesehatan menyeluruh layanan layanan kesehatan yang termasuk promotif, preventif, kuratif , dan layanan rehabilitatif. Selain itu, rumah sakit adalah institusi yang padat modal, teknologi dan sumber daya manusia, sehingga berpotensi menimbulkan masalah baik internal dan eksternal. Rumah sakit sebelumnya dianggap sebagai lembaga sosial yang memberikan bantuan medis kepada publik, tetapi saat ini posisi rumah sakit telah mengalami perubahan, yang sudah berbentuk sebuah sosial lembaga menjadi sebuah institusi di bentuk dari sebuah korporasi yang didirikan di bawah hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai badan hukum yang mengarah ke sebuah dominan keuntungan - pencarian kesehatan jasa . Masalah yang muncul di masa sekarang, dalam kasus kesalahan rumah sakit, pasien mengajukan perkara dokter, khususnya hukum pidana, dan tidak pernah menanyakan tanggungjawab rumah sakit terhadap kejahatan korporasi bahwa pendiriannya memiliki badan hukum (<em>rechts persoon</em>). Bahwa penulis tertarik untuk meninjau apakah rumah sakit sebagai sebuah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada rumah sakit terhadap tindak pidana pemalsuan jumlah tagihan uang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)&nbsp; <em>(2)</em> Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap tindak pidana pemalsuan jumlah tagihan uang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah (1) data primer berupa hasil wawancara terhadap Rumah Sakit Sari Mutiara, (2) data sekunder melalui studi pustaka terhadap berbagai peraturan perundangan serta buku/jurnal untuk memperoleh pendapat para ahli. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan melalui (1) artikel ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan (2) bahan ajar pada mata kuliah Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. Dari hasil penelitian ini menunjukkan rumah sakit bertanggung jawab secara pidana karena rumah sakit sebagai korporasi merupakan badan hukum (<em>rechts persoon</em>) yang memiliki hak dan kewajiban. Melalui publikasi tersebut diharapkan agar sanksi dan pertanggunggjawaban oleh rumah sakit atas perbuatan pemalsuan jumlah tagihan yang diberikan kepada BPJS lebih jelas sehingga tidak menimbulkan kerugian beban biaya besar yang harus ditanggung oleh negara.</p> <p>&nbsp;</p> Sonya Airini Batubara Mazmur Septian Rumapea Yusriando Yusriando Copyright (c) 2020 Ilmu Hukum Prima(IHP) 2020-10-03 2020-10-03 3 1 10.34012/jihap.v3i1.935 ANALISIS YURIDIS RANGKAP JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS SEBAGAI PEMIMPIN BADAN USAHA SWASTA (STUDI PUTUSAN MPP NOMOR:06/B/MPPN/X/2018) http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/930 <p><strong>ANALISIS YURIDIS RANGKAP JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS SEBAGAI PEMIMPIN BADAN USAHA SWASTA (STUDI PUTUSAN MPP NOMOR:06/B/MPPN/X/2018)</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>ARTHA ULLY TAMBUNAN</strong></p> <p>Program Studi Magister Kenotariatan<br> Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara<br> Jalan Dr.T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan<br> Telp. (061) 8211633, E-mail: <a href="mailto:arthatambunan46@gmail.com">arthatambunan46@gmail.com</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>ABSTRA</em></strong><strong><em>CT</em></strong></p> <p><em>Prohibition of two positions by a Notary as the head of a private company is regulated in Article 17, letter (f), but by the Decree of MPP (Central Supervisory Council) No. 06/B/MPPN/X/2018, it is found that, in practice, there is still a contradiction between rules and reality in the field, especially the violation is done by a Notary who is the Vice Head of the Regional Honorary Ciuncil of Lampung Province. The research problems were as follows: why a Notary is prohibition to have two positions as the head of private company according to UUJN, how about the efforts of MPN to do supervision on Notary’s two positions, and how about juridicial analysis on the Decree of MPP No. 06/B/MPPN/X/2018. The research used the theory of legal certainty, the theory of liability, and the theoy of authority.</em> <em>The research used juridicial normative method with descriptive analytic approach, the data consisted of primary data and secondary data which were obtained from the Office of the Ministry of Law and Human Rights, library research, and interviews with some informants</em><em>.</em><em>The result of the research shows that concerning the Decree of MPP No. 06/B/MPPN/X/2018in the level of its supervision there is a significant difference in the decrees of MPD, MPW, and MPP on their considerations to make decisions; they constitute the background of inaccurate examination done by the MPN (Notary Supervisory Council).</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><strong><em>Keywords:</em></strong> <em>Double, Position, Notary</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><strong>Intisari</strong></p> <p>Larangan rangkap jabatan Notaris sebagai pemimpin badan usaha swasta diatur dalam Pasal 17 huruf (f), namun demikian dengan adanya Putusan MPP Nomor 06/MPPN/B/X/2018 membuktikan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan pertentangan antara aturan dengan kenyataan di lapangan terlebih lagi Notaris yang melakukan pelanggaran merupakan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Wilayah Provinsi Lampung. Oleh karena itu tesis ini akan membahas tentang mengapa Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha swasta menurut UUJN, bagaimana upaya MPN dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris dan bagaimana analisis hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018. Tesis ini menggunakan teori kepastian hukum, teori tanggungjawab dan teori kewenangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriftif analitis. Data yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian di Kantor Kementrian Hak Asasi Manusia dan dari penelitian kepustakaan serta wawancara informan. Hasil penelitian ditemukan bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018 dalam tingkatan pemeriksaannya ada perbedaan putusan yang sangat timpang dari MPD, MPW dan MPP dikarenakan perbedaan pertimbangan-pertimbangannya dalam memutus. Perbedaan pertimbangan ini dilatarbelakangi dengan tidak detailnya pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Artha Ully Tambunan Copyright (c) 2020 Ilmu Hukum Prima(IHP) 2020-10-03 2020-10-03 3 1 10.34012/jihap.v3i1.930 PROBLEMATIKA YURIDIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI DI KOTA MEDAN) http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/931 <p><strong>PROBLEMATIKA YURIDIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH</strong></p> <p><strong>&nbsp;(STUDI DI KOTA MEDAN)</strong></p> <p><strong>ASTRIANA SIANTURI</strong></p> <p>Program Studi Magister Kenotariatan<br> Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara<br> Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan<br> Telp.(061)8211633, Email: astrianasianturi@gmail.com</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Abstract</em></strong></p> <p>Tax plays a vital role in is the State’s revenues since it contributes 70% of the State’s revenues. The increase in the country’s development has increased the availability of land and buildings although they are actually very limited. Therefore, it is appropriate if individuals and legal entities get economic values and land or buildings due to the State’s BPHTB (Duty on Land and Building Right Acquisition). The research problems are how about the regulation on collecting BPHTB in Medan according to legal provisions, how about the role of PPAT (official empowered to draw up land deeds) concerning BPHTB, and how about the sanction imposed on PPAT and Taxpayers who have signed a deed which BPHTB has not yet paid off.</p> <p><strong>Keywords:</strong> BPHTB, PPAT, Land and Building Acquisition</p> <p><strong>Intisari</strong></p> <p>Pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar sehingga pajak memiliki peran yang vital dalam sebuah negara. Di Indonesia pajak merupakan salah satu penopang pendapatan nasional yang menyumbangkan lebih kurang 70% dari penerimaan negara. Meningkatnya kegiatan pembangunan di segala bidang mengakibatan meningkatknya keperluan akan tersedianya tanah dan bangunan, sedangkan tanah dan atau bangunan persediaannya terbatas, maka sudah sewajarnya orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh nilai ekonomis serta manfaat dari tanah atau bangunan karena perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak oleh negara. Pajak yang dimaksud adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan (BPHTB). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pengaturan hukum tentang pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Medan menurut peraturan perundang undangan ? Bagaiamana peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kaitannya dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB? Bagaimana ketentuan sanksi yang diberikan terhadap penandatanganan akta yang belum dibayarkan BPHTB yang dilakukan oleh PPAT dan Wajib Pajak.</p> <p>&nbsp;</p> Astriana Sianturi Copyright (c) 2020 Ilmu Hukum Prima(IHP) 2020-10-03 2020-10-03 3 1 10.34012/jihap.v3i1.931 WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL MICROBUS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 40/PDT.G/2012/PN. MDN.) http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/932 <p><strong>WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI </strong></p> <p><strong>MOBIL <em>MICROBUS</em> (STUDI KASUS PUTUSAN </strong></p> <p><strong>NOMOR 40/PDT.G/2012/PN. MDN.)</strong></p> <p><strong>HENDRI DWITANTO</strong></p> <p>Program Studi Magister Kenotariatan<br> Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara<br> Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan<br> Telp.(061)8211633, Email: hendri.dwitanto@gmail.com</p> <p><strong><em>ABSTRA</em></strong><strong><em>CT</em></strong></p> <p><em>A sale and purchase is a mutual agreement in which one party is committed themselves to transfer ownership rights over something, whereas another party promises to pay some amount of money in return for acquiring the ownership rights. There is a dispute over a sale and purchase in the Ruling Number 40/Pdt.G/2012/PN.Mdn. which is interesting to study i.e. how a verbal agreement is fulfilled so that it binds both parties, what legal consequences are there if one party defaults on a verbal sale and purchase agreement, and how the Judges’ legal consideration is concerning the dispute over a default on the sale and purchase agreement of microbus in accordance with Ruling Number 40/Pdt.G/2012/PN.Mdn. pursuant to the prevailing laws. This is a descriptive juridical normative research. It uses secondary data. It applies descriptive analysis and is concluded using deductive reasoning method. A verbal agreement is legally binding when all parties involved meet and agree to sell and purchase. A sale and purchase is considered to have taken place when all parties involved have agreed about something and its price, although the item is not handed and paid yet. The legal consequence for a default on a sale and purchase agreement is that it causes rights for one of the parties who is injured, to file a claim over four things, namely: fulfilment of agreement, fulfilment of agreement with compensation, cancellation of agreement, and cancellation of agreement with compensation. The Judges’ legal consideration on the dispute over the sale and purchase agreement of microbus in Ruling Number 40/Pdt.G/2012/PN.Mdn., is that the agreement has substantially been in line with prevailing laws; nevertheless, the judges still fail to notice some things.</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Keywords: Verbal Agreement</em><em>;</em><em> Sale and Purchase</em><em>;</em><em> Default</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><strong>Intisari</strong></p> <p>Jual beli ialah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Terdapat satu sengketa jual beli menurut Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN. Mdn. yang cukup menarik untuk dikaji berkaitan dengan bagaimana menentukan waktu tercapainya kesepakatan sehingga berlaku mengikat bagi kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tidak tertulis, bagaimana akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang tidak tertulis, dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam sengketa tentang wanprestasi atas perjanjian jual beli mobil microbus menurut Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN. Mdn. telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini ialah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Mengikatnya suatu kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang tidak tertulis itu saat para pihak yang bertemu itu sepakat untuk melakukan jual beli. Jual beli dianggap telah terjadi antara penjual dan pembeli, pada saat orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang suatu barang beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Akibat hukum yang timbul apabila para pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli yaitu muncul suatu hak bagi salah satu pihak yang dirugikan tersebut untuk menuntut empat hal yaitu sebagai berikut: pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian, pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam sengketa perjanjian jual beli mobil <em>microbus</em> pada putusan nomor 40/Pdt.G/2012/PN. Mdn. secara keseluruhan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun juga terdapat beberapa hal yang masih luput dari perhatian hakim.</p> Hendri Dwitanto Copyright (c) 2020 Ilmu Hukum Prima(IHP) 2020-10-03 2020-10-03 3 1 10.34012/jihap.v3i1.932 IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH KOTA BANDA ACEH http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/933 <p><strong>IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH KOTA BANDA ACEH</strong></p> <p><strong>MUARIF</strong></p> <p>Program Studi Magister Kenotariatan<br> Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara<br> Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan<br> Telp.(061)8211633, Email: muarifarif11@gmail.com</p> <p><strong><em>ABSTRA</em></strong><strong><em>CT</em></strong></p> <p><em>Financing agreement develops in the community. Mortgage rights have become an essential need to guarantee that debt settlement will be pursuant to the agreement. The research problems are how about the legal provisions concerning mortgage rights in Musharakah according to the laws and regulations prevailing in Indonesia, how sharia principles in mortgage rights binding in Musharakah Financing are implemented at PT BNI Syariah in Banda Aceh, and how about the legal consequences resulted from mortgage rights binding in Musharakah Financing at PT BNI Syariah in Banda Aceh. The theories applied in this research are Theory of Legal Protection and Theory of Social Justice (Kemaslahatan). It employs normative juridical approach which is analytically descriptive. The research materials consist of secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is library study.The results demonstrate that according to Law No. 4/1996 on Mortgage Rights over land, hereinafter is referred to as Mortgage Rights, it is the collateral that is charged to land titles as stipulated in Law No. 5/1960 on Basic Agrarian Principles. It is also demonstrated that sharia principles have all been implemented in Musharakah Financing whereas some of sharia principles are already implemented in mortgage rights binding and some others are not implemented yet.&nbsp; </em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>&nbsp;<strong>Keywords</strong>:Mortgage Right, Musharakah Financing, Collateral</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><strong>Intisari</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Perjanjian Pembiayaan yang berkembang dimasyarakat, Hak Tanggungan menjadi suatu kebutuhan penting menjamin dilaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian, dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah antara lain, bagaimana ketentuan hukum Pengikatan Hak Tanggungan dengan Musyarakah menurut peraturan perundang-undangan di indonesia, bagaimana implementasi Prinsip-Prinsip syariah dalam Pengikatan Hak Tanggungan pada Pembiayaan Musyarakah PT BNI Syariah di kota Banda Aceh, bagaimana Akibat Hukum dalam Pengikatan Hak Tanggungan pada Pembiayaan Musyarakah PT BNI Syariah di Kota Banda Aceh, Teori dipergunakan dalam penelitian ini Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kemaslahatan, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil pembahasan dari Rumusan masalah dalam Penelitian ini Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan atas tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan (HT), adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, pada Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Musyarakah sudah terimplementasi semua sedangkan Prinsip Syariah dalam Pengikatan Hak Tanggungan sebagian sudah terimplementasi sebagiannya lagi belum terimplementasi, Akibat Hukum kepada pihak yang menjamin untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan Pembiayaan, Akibat Hukum kepada pihak yang meminta Jaminan untuk meringankan beban Masyarakat ekonomi lemah, Akibat Hukum terhadap Objek Jaminan tanah dan Bangunan yang diikatkan Hak Tanggungan akan sementara menjadi milik Bank yang memberikan kredit, sehingga apabila terjadi kredit macet Bank berhak mengeksekusi objek jaminan dengan cara dilelang.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Muarif Muarif Copyright (c) 2020 Ilmu Hukum Prima(IHP) 2020-10-03 2020-10-03 3 1 10.34012/jihap.v3i1.933 ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIFIKAT YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN NO. 130/PDT.G/2012/PN. MLG) http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/934 <p><strong>ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI &nbsp;HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIFIKAT YANG DIBUAT </strong></p> <p><strong>DI BAWAH TANGAN </strong></p> <p><strong>(STUDI PUTUSAN NO. 130/PDT.G/2012/PN. MLG)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Satria Ginting, Program Studi Magister Kenotariatan<br> Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara<br> Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan<br> Telp.(061)8211633, Email: muarifarif11@gmail.com</p> <p><a href="mailto:tryaginting@gmail.com">tryaginting@gmail.com</a></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p><strong>Intisari</strong></p> <p>Penggunaan akta bawah tangan dalam melaksanakan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sering kali menjadi dasar atau peluang dalam kecurangan atau melaksanakan itikad tidak baik oleh salah satu pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. putusan No. 130/Pdt.G/2012/PN.Mlg menjadi bahasan penelitian terkait adanya itikad tidak baik penjual pada jual beli yang dilakukan secara bawah tangan. Mengetahui sekaligus menganalisis pelaksanaan jual beli hak atas tanah yang bersertifikat menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, kedudukan hukum akta di bawah tangan dalam jual beli hak atas tanah dikaitkan dengan Putusan No. 130/Pdt.G/2012/PN.Mlg, perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli hak atas tanah yang bersertifikat yang dilakukan di bawah tangan dikaitkan dengan Putusan No. 130/Pdt.G/2012/PN.Mlg Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, Spesifikasi penelitian ini bersifat <em>deskriptif analisis</em> dan&nbsp; sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan serta dianalisis secara <em>kualitatif</em>, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai perjanjian secara bawah tangan menyangkut hukum dan kedudukanya. Hasil penelitian yaitu Proses peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi: pertama, persiapan pembuatan akta jual beli hak atas tanah. Kedua, pelaksanaan pembuatan akta PPAT. Ketiga, pendaftaran peralihan hak, PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang bersangkutan kepada kantor pertanahan kabupaten/kota selambat-lambatnya tujuh hari kerja. Keempat, penyerahan sertifikat. Kedudukan para pihak dalam jual beli pada Putusan No. 130.Pdt.G/2012/PN. Mlg tidak ada yang salah hal ini karenakan perjanjian bawah tangan tidak menjadi larangan dalam jual beli hal ini dipertegas oleh&nbsp; Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/ 1976 tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa :“Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”. Perlindungan hukum berdasarkan putusan terhadap pembeli yang mana penjual wanprestasi yaitu disahkanya perjanjian bawah tangan, mewajibkan penjual menyerahkan SHGB No. 984 Luas 150 m<sup>2 </sup>atas nama pt. Dewata Abdi Nusa dengan GS No. 00243/2007 tanggal 04 Oktober 2007, mewajibkan penjual mengajukan akta jual beli (AJB) tanah SHGB No. 984 Luas 150 m<sup>2 </sup>atas nama pt. Dewata Abdi Nusa dengan GS No. 00243/2007 tanggal 04 Oktober 2007.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Satria Ginting Copyright (c) 2020 Ilmu Hukum Prima(IHP) 2020-10-03 2020-10-03 3 1 10.34012/jihap.v3i1.934